RAKERNAS BUKITTINGGI UNTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN


Rapat Kerja Nasional Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis yang berlangsung di The Hill Hotel, Bukittinggi, Sumatera Barat semenjak 25 April, secara resmi pada 27 April telah ditutup oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, bapak Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D., Sp.Gk. 

Berbagai rekomendasi dari sidang-sidang kelompok yang terdiri dari bidang akademik, bidang keuangan dan SDM, bidang Kemahasiswaan, bidang Aliansi dalam dan luar Negeri, Bidang Education For Sustainable Development (EFSD), bidang Transisi Kelembagaan PT Menuju BHP, Bidang Sistem Ketenagaan Menuju BHP, bidang Aspek Keuangan dan Tanggung Jawab Sosial Menuju BHP, telah dibacakan dan dikompilasi.

Dikti dengan tim akan memilah lebih lanjut rekomendasi ini untuk melihat mana yang akan ditujukan untuk direkomendasikan/dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional/Dikti sendiri, mana yang lintas Departemen dan mana untuk perguruan tinggi dan kopertis. Kata bapak Dirjen, Dikti saat ini banyak mendengar masukan dari para pimpinan perguruan tinggi.

Di tengah keterbatasan anggaran Pendidikan, kendati sudah mencapai 20 persen, dibandingkan secara relatif dengan Negara-negara lain, maka interface/kerjasama dengan berbagai Departemen, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), Institusi Perbankan, Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan, institusi perpajakan, dan Pemerintah Daerah setempat mutlak harus diperbanyak oleh institusi pendidikan tinggi. Ini akan menjadi konsen bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan  terutama segenap pimpinan perguruan tinggi.

Beberapa poin penting disampaikan oleh bapak Dirjen Dikti dalam sambutan penutupan rakernas ini. Pertama, terkait permasalahan Dosen. Perguruan tinggi diminta untuk membuat roadmap pengembangan dosen, melakukan analisa: berapa kebutuhan dosen dan di bidang program studi apa serta memastikan kategori nomenklalturnya.

Dalam konteks ini juga, sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, Dirjen meminta perguruan tinggi untuk tidak menerima lagi formasi dosen yang belum S 2. Untuk perguruan tinggi daerah yang akan menerima dosen baru, bisa melakukan kerjasama dengan berbagai program pascasarjana di Indonesia. Tindakan pro-active harus dilakukan oleh perguruan tinggi, karena banyak sebetulnya lulusan pascasarjana berkualitas berasal dari daerah perguruan tinggi setempat yang mau mengikuti test dan mengabdi di daerahnya. Himbauan Dirjen Dikti ini, terkait banyak formasi pada tahun 2008 yang tidak terisi, hanya karena tidak ada orangnya.

Kedua, terkait dengan roadmap dosen, Dirjen mengharapkan perguruan tinggi memanfaatkan program beasiswa untuk studi S2/S3 dalam dan luar negeri yang telah disediakan oleh pemerintah/dikti, baik  skema BPPS, sandwich program, Program Academic Recharging (PAR), maupun program aliansi. Banyak perguruan tinggi yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini. Menurut Dirjen, lakukan analisa. Apa yang menjadi masalahnya.

Sandwich program menfasilitasi mahasiswa S3 pascasarjana dalam negeri untuk mendapatkan kesempatan bahwa sebagian kegiatan akademiknya diadakan di perguruan tinggi luar negeri mitra. Untuk mahasiswa S2 dalam negeri melalui program twinning/double degree mereka berkesempatan untuk menyelesaikan sebagian waktu studinya di perguruan tinggi luar negeri mitra.

Sementara itu, PAR adalah bagian dari upaya dikti untuk memberikan kesempatan bagi dosen senior untuk menyegarkan keilmuwan, melakukan kerjasama penelitian dan bagi pengelola pascasarjana adalah dalam rangka mengembangkan program pascasarjana masing-masing.

Karena jumlah dan kapasitas pascasarjana di Indonesia sangat terbatas, maka dikti membuat program aliansi strategis penyelenggaraan program pascasarjana yang melibatkan perguruan tinggi Pembina dan perguruan tinggi mitra.

PAR berdasarkan sasarannya dikelompokkan ke dalam tiga kategori, pertama untuk para pengelola program pascasarjana di perguruan tinggi Indonesia. Selama maksimum waktu 2 Minggu para pengelola ini bisa melakukan upaya-upaya seperti membangun jejaring pengembangan kelembagaan pascasarjana, mengembangkan kerjasama yang sudah ada, memberikan seminar/presentasi pada bidang keahlianya. Luaran yang diharapkan, program kerjasama pendidikan, program kerjasama penelitian, peluang beasiswa yang dapat diperoleh, program perekrutan mahasiwa pascasarjana internasional, satu paper yang dipresentasikan di salah satu perguruan tinggi yang dituju, laporan kegiatan akademik yang diikuti.

Kedua untuk dosen senior seperti professor dan/atau doctor. Maksimal dalam waktu 4 bulan, mereka melakukan beberapa opsi kegiatan berikut: penulisan buku referensi dengan bahan mutakhir, pemutakhiran bahan dan metode ajar, sit-in dalam kuliah dan/atau seminar/lokakarya untuk menyerap perkembangan terkini, penyusunan proposal penelitian bersama dengan mitra perguruan tinggi atau lembaga penelitian di luar negeri. Dari sini diharapkan akan lahir buku referensi mutakhir, buku ajar terbarukan, publikasi internasional, laporan hasil kegiatan sit-in, proposal penelitian internasional.

Ketiga, untuk dosen lulusan program doctor yang ingin lebih memperdalam atau mengembangkan bidang penelitian atau keahliannya. Selama waktu 4 bulan, calon peserta bisa melakukan kegiatan penelitian bersama dengan professor di perguruan tinggi luar negeri atau dengan peneliti di lembaga penelitian luar negeri atau menyelesaikan penelitian untuk penulisan publikasi internasional. Diharapkan akan lahir laporan penelitian bersama dan publikasi internasional.

Semua ini kata Dirjen Dikti, harus dalam rangka penguatan program studi. Dirjen tidak bosan-bosannya mengatakan bahwa yang menjadi garis terdepan kita dalam konteks pembangunan pendidikan tinggi adalah program studi. Analisa dan pertimbangan pemberian beasiswa berdasarkan analisa dari dan terhadap prodi ini. Universitas yang memulai dan melakukan pemetaan prodi masing-masing dan dikti akan mengagregat di tingkat nasional. Prodi ini biasanya juga memiliki organisasi profesi yang sangat menguasai kondisi prodi mereka.  Pengelola pascasarjana tidak salahnya untuk juga memulai untuk membangun relasi dan komunikasi dengan organisasi profesi ini. Universitas harus memikirkan cara yang terbaik untuk  mendukung program studi ini.

Dirjen Dikti, dr. Fasli Jalal, meminta segenpa pimpinan perguruan tinggi agar memperhatikan mahasiswa. Ajak mereka berdialog. Dirjen melihat program pengembangan mahasiswa semisal PIMNAS, POMNAS, PEKSIMINAS sebagai hal yang sangat penting untuk olah fikir, olah rasa dan olah raga Mahasiswa. Dirjen meminta kepada para pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan PIMNAS, POMNAS dan PEKSIMINAS di tingkat kampus, di tingkat fakultas. Kapan perlu, kata Dirjen, pialanya adalah Piala Dirjen Dikti. Kami siap menfasilitasi, kata Dirjen. Ke semuanya ini adalah bagian dari program soft skill yang tidak kalah pentingnya dengan hard skill yang mereka dapatkan dari  ruang kuliah. Dari pengalaman ini mereka mendapatkan wawasan learning how to care, learning how to serve, learning across Cultures dsb.

Sudah jamak diketahui dari 17 persen APK pendidikan tinggi di Indonesia, hanya 3 persen saja dari keluarga termiskin, 20 persen quintil terbawah yang bisa menikmatinya. Sementara yang lain hanya sampai di tingkat SMA saja. Problemnya adalah tidak ada biaya, mulai dari biaya mendaftar seleksi masuk, biaya relokasi, sampai biaya kuliah nantinya.

Untuk memenuhi amanah Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, Perguruan tinggi harus menjemput bola. Anak-anak miskin berpotensi mulai dari kelas II SMA sudah dipantau dan ditalentscouting oleh perguruan tinggi bersangkutan. Mereka diundang dan difasilitasi dengan instrumen Beasiswa Masuk Ujian (BMU). Begitu mereka lulus dibantu dengan biaya relokasi di perguruan tinggi di mana mereka diterima.  Begitu mereka masuk di perguruan tinggi tersebut, mereka langsung dikawal dan diamankan dengan beasiswa yang wajar untuk melakukan proses belajar.

Untuk tujuan mulia ini juga, Dirjen Dikti mengajak perguruan tinggi bersama-sama dengan dikti untuk merancang sebuah web nasional yang berisi informasi lengkap dan khusus tentang beasiswa saja. Bagi anak-anak (baca mahasiswa) yang layak dan masuk kategori mendapatkan beasiswa, dimasukkan dalam website ini. Di dalamnya ada profile lengkap sang anak dan berikut dengan foto mereka. Tidak ketinggalan juga rekaman prestasi akademik mereka. Di setiap anak akan dijelaskan status beasiswanya. Dia sudah mendapatkan beasiswa dari institusi apa dan dari mana. Mana yang sudah tercover oleh beasiswa dikti dan mana yang sudah tercover oleh beasiswa perguruan tinggi atau perusahaan seperti dana-dana CSR.

Dirjen Dikti mengharapkan Perguruan tinggi membangun hubungan yang baik dengan Media Massa. Sudah banyak sebetulnya yang sudah dilakukan dikti, tapi eksposur/pemberitaan medianya sangat kurang. Sekarang, ada diantara perguruan tinggi di Indonesia yang sampai 20 bahkan 60 persen dari total populasi mahasiswanya sudah tercover oleh  beasiswa. Perguruan tinggi harus memikirkan bagaimana mengemas dan mengkomunikasikannya kepada publik. Ada harapan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, karena mereka tahu ada jaminan biaya dari Undang-Undang, selama mereka bisa mempertahankan prestasi akademiknya. 

Semoga oleh-oleh Bukittinggi ini bisa menjadi modal baru untuk membangun dan mengembangkan pendidikan tinggi Indonesia ke arah yang lebih baik, bermutu, relevan, akuntabel dsb.

 



www.prodibaru.dikti.go.id @ 2009